REPLIKNEWS,PANGKEP - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menyoroti lambannya pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang hingga kini tak kunjung ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ketua Fraksi PAN DPRD Pangkep, Abdul Rauf, S.Pd., M.Pd., mengungkapkan bahwa draf regulasi tata ruang tersebut telah diusulkan sejak tiga tahun lalu, namun proses penyelesaiannya terkesan jalan di tempat.
Keterlambatan ini dinilai berpotensi mengganggu iklim investasi dan kepastian hukum pembangunan di Kabupaten Pangkep.
"Ranperda RTRW ini sudah tiga tahun diusulkan, tetapi sampai sekarang belum juga ditetapkan menjadi Perda," tegas Abdul Rauf usai rapat paripurna di Ruang Sidang A DPRD Pangkep, Jalan Cendana, Kelurahan Padoang-Doangan, Kamis (3/9/2026).
Abdul Rauf menilai, kepastian tata ruang merupakan fondasi utama bagi para investor dalam menanamkan modal di daerah. Tanpa regulasi yang jelas, iklim investasi di Pangkep terancam melambat.
"Belum ditetapkannya Perda ini bisa mengakibatkan terhambatnya investasi di Kabupaten Pangkep. Kita membutuhkan kepastian tata ruang agar investasi dapat berjalan dengan baik," ujarnya.
Pernyataan bersikap tersebut disampaikan Fraksi PAN usai mendengarkan tanggapan dan jawaban Wakil Bupati Pangkep dalam rapat paripurna dewan.
Fraksi PAN mendesak Pemerintah Kabupaten Pangkep dan jajaran legislatif untuk membangun komitmen bersama guna menggenjot percepatan pembahasan, sehingga Ranperda RTRW dapat disahkan menjadi Perda resmi sebelum akhir tahun ini.
Penulis : Wahyu
Editor : Redaksi






