REPLIKNEWS,PANGKEP - DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi Peraturan Daerah (Perda) resmi dalam Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi di Gedung DPRD Pangkep, Kamis (20/8/2026).
Persetujuan tersebut diberikan usai serangkaian pembahasan mendalam di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Salah satu dukungan resmi disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra.
Anggota Pansus Ranperda Pilkades sekaligus Anggota Komisi III DPRD Pangkep dari Fraksi Gerindra, Ririn Prakarsa, menegaskan bahwa Pemkab Pangkep wajib bergerak cepat melakukan edukasi dan sosialisasi regulasi baru ini hingga ke tingkat tapak.
"Agar Perda ini dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, Fraksi Gerindra memandang perlu diatur kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh ke seluruh desa, paling lambat tiga bulan sebelum pemilihan serentak berikutnya," tegas Ririn usai rapat paripurna
Ririn menjelaskan, sosialisasi maksimal yang dimotori Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) hingga pemerintah desa sangat krusial guna meminimalisir potensi gesekan dan sengketa di lapangan.
"Sosialisasi tidak hanya ditujukan bagi panitia penyelenggara, tetapi juga wajib menyasar para calon, pemilih, hingga tokoh masyarakat. Kita ingin sosialisasi dilakukan secara maksimal di tingkat desa agar ke depan tidak ada lagi konflik sengketa Pilkades yang berlarut-larut, seperti yang pernah terjadi di Desa Kapoposang Bali dan Desa Kanyurang," lanjutnya.
Meski memberikan persetujuan, Fraksi Gerindra menyertakan sejumlah catatan strategis. Regulasi baru ini dituntut harus sistematis, komprehensif, responsif terhadap dinamika lapangan, harmonis dengan aturan pusat, serta memiliki kepastian hukum jika terjadi perselisihan.
"Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa adalah jantung demokrasi yang menjamin tidak ada pelanggaran yang lolos tanpa penanganan," pungkas Ririn.
Dengan disahkannya Perda Pilkades ini, DPRD Pangkep berharap seluruh tahapan demokrasi di tingkat desa memiliki payung hukum yang kuat, adil, transparan, dan menjamin ketertiban masyarakat.
Penulis : Wahyu
Editor : Redaksi






