Home Daerah Bapemperda DPRD Pangkep Kaji Ranperda Pilkades, Matangkan Aturan Pilkades Serentak dan PAW

Bapemperda DPRD Pangkep Kaji Ranperda Pilkades, Matangkan Aturan Pilkades Serentak dan PAW

REPLIKNEWS,PANGKEP -  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggelar Rapat Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Ruang Sidang B Gedung DPRD Pangkep, Senin (10/8/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Pangkep, Umar Haya, tersebut berlangsung dinamis saat membedah kesiapan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2026 yang mencakup tujuh desa, serta satu pelaksanaan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa.

Adapun tujuh desa yang dijadwalkan menggelar Pilkades pada 2026 mendatang meliputi Desa Panaikang (Minasatene), Desa Batara dan Desa Taraweang (Labakkang), Desa Alesipitto dan Punranga (Ma'rang), Desa Parenreng (Segeri), serta Desa Pammas (Liukang Kalmas). Sementara itu, satu gelaran PAW kades akan berlangsung di Desa Kanyurang, Kecamatan Liukang Kalmas.

Dalam pembahasan tersebut, Anggota DPRD Pangkep, Budiamin, menyoroti kejelasan aturan teknis terkait kepesertaan bakal calon kepala desa pada PAW di Desa Kanyurang, khususnya mengenai keabsahan status kepengurusan partai politik figur calon.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pangkep, Dzhulfadli, menjelaskan bahwa pengurus partai politik tetap diperbolehkan ikut bertarung dengan syarat mutlak.

"Dalam syarat, calon kades ini bisa ikut dalam kontestasi apabila telah mengundurkan diri dari kepengurusan partai sebelum ditetapkan sebagai calon kepala desa," tegas Dzhulfadli di hadapan jajaran Bapemperda DPRD Pangkep.


Selain itu, Bapemperda DPRD Pangkep juga menekankan agar mekanisme penentuan peserta musyawarah khusus pada pemilihan PAW dilakukan secara jelas dan terukur dengan mengutamakan unsur keterwakilan masyarakat yang luas.

Usai membedah berbagai pasal, Bapemperda DPRD Pangkep akhirnya menyetujui hasil kajian Ranperda Pilkades tersebut untuk selanjutnya diserahkan dan dibahas lebih mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penulis           : Wahyu
Editor             : Redaksi