REPLIKNEWS, TANA TORAJA - Polemik tambang di Tikala, Toraja Utara, semakin memanas dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Celebes Law And Transparency (CLAT) menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Aparat Penegak Hukum (APH) tidak serius menangani polemik tersebut.
"Polemik tambang di Tikala yang sudah sangat lama menandakan bahwa pemerintah dan Aparat Penegak Hukum yang ada di kabupaten Toraja utara gagal total menangani persoalan tersebut," kata Ray Gunawan, S.H, Ketua Umum Celebes Law And Transparency, kepada REPLIKNEWS, Kamis (12/6/2025).
CLAT menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan APH yang terkesan cuek dan masa bodoh yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat dan tidak mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah.
"Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tambang di daerah mereka dan untuk mendapatkan jaminan bahwa kepentingan mereka akan dilindungi," tambah Ray Gunawan.
CLAT juga meminta Aparat penegak Hukum di Sulawesi Selatan untuk terus mengawasi dan menangani kasus ini dengan serius, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan.
"Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan APH harus bertanggung jawab atas kegagalan mereka dalam menangani polemik tambang di Tikala. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan," tutup Ray Gunawan.
Sebelumnya, salah satu perwakilan masyarakat Tikala, Agus Salim menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini Bupati dan Aparat Penegak Hukum yang terkesan cuek dan masa bodoh terhadap persoalan yang ada di Tikala.
"APH dan Pemkab Toraja Utara tidak serius menangani polemik tambang di Tikala. Mereka cuek, mereka tidak mendengarkan aspirasi masyarakat dan tidak mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah," ujar salah satu perwakilan masyarakat Tikala, Agus Salim kepada REPLIKNEWS, Kamis (12/6/2025).
Bahkan kata Agus, Frederik Victor Palimbong yang saat ini menjabat sebagai bupati Toraja Utara dinilai ikut terlibat melakukan kesalahan fatal dalam polemik tambang yang ada di Tikala.
"Ada surat keluar penting, kok dia yang tandatangan atas nama bupati," ketus Agus.
Menurut keterangan Agus Salim, surat keluar penting yang dimaksudkan itu adalah Laporan Hasil Survey Potensi Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Toraja Utara yang ditujukan ke Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.
"Saat itu, pak Dedi sapaan akrab Bupati Toraja utara masih menjabat sebagai wakil Bupati, beliau yang tandatangan surat itu atas nama Bupati tanpa sepengetahuan pak Yohanis Bassan selaku Bupati saat itu," pungkas Agus Salim.
Penulis : Martinus Rettang
Editor : Redaksi
