REPLIKNEWS,PANGKEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pengesahan regulasi penting tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani, serta dihadiri Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL), di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Pangkep, Jumat (2/10/2026).
Rapat paripurna ini menandai selesainya rangkaian pembahasan regulasi Pilkades yang dikaji secara intensif oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep.
Perda baru ini memuat dan mengatur berbagai aspek krusial tata kelola demokrasi tingkat desa. Di antaranya terkait mekanisme dan syarat pencalonan, ketentuan penanganan calon tunggal, penyesuaian masa jabatan kepala desa, hingga jaminan perlindungan status perangkat desa pascapemilihan.
Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL), menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pimpinan dan anggota DPRD Pangkep atas kerja keras merampungkan Perda ini tepat waktu.
"Pengesahan Perda Pilkades ini merupakan langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa berjalan jujur, adil, dan berkepastian hukum," kata Bupati MYL.
MYL menegaskan bahwa regulasi tersebut bukan sekadar landasan teknis pelaksanaan pemilihan, melainkan menjadi fondasi kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang stabil dan akuntabel.
"Kami berharap Perda ini dapat meminimalisir potensi konflik sosial dan mendorong lahirnya pemimpin desa yang berintegritas untuk kemajuan Pangkep," tambahnya.
Pascapengesahan Perda tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pangkep memastikan siap segera memproses dan menggulirkan tahapan pelaksanaan Pilkades serentak.
Kepala Dinas PMD Pangkep, Dzhulfadli, mengungkapkan bahwa tahapan operasional Pilkades akan dimulai pada bulan Oktober 2026 ini untuk tujuh desa di wilayah Kabupaten Pangkep.
"Alhamdulillah, penyusunan Perda ini telah melalui pembahasan komprehensif bersama legislatif. Dengan disahkannya aturan ini, kami di Dinas PMD siap memaksimalkan persiapan operasional. Target kita pada Oktober 2026 ini tahapan Pilkades sudah mulai berjalan," ujar Dzhulfadli.
Adapun tujuh desa yang dijadwalkan menggelar Pilkades serentak tersebut meliputi Desa Parenreng, Desa Punranga, Desa Alesipitto, Desa Batara, Desa Taraweang, Desa Panaikang, dan Desa Pamantauang.
"Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah desa dapat mengawal proses ini agar berjalan kondusif," imbaunya.
Disahkannya Perda Pilkades ini menjadi payung hukum utama bagi Panitia Pemilihan Desa (PPD) dalam mengawal seluruh rangkaian pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih, penjaringan calon, hingga penetapan kepala desa terpilih di Pangkep.
Penulis : Wahyu
Editor : Redaksi






