Home Daerah Dugaan Penghentian Perangkat Desa Usai Pelantikan Kades PAW Kapoposang Bali, Komisi I DPRD Pangkep Ramli Ancam Panggil dan Minta Audit Investigasi

Dugaan Penghentian Perangkat Desa Usai Pelantikan Kades PAW Kapoposang Bali, Komisi I DPRD Pangkep Ramli Ancam Panggil dan Minta Audit Investigasi

REPLIKNEWS,PANGKEP - Polemik pasca-pelantikan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu (PAW) Desa Kapoposang Bali, Jumaluddin, mendapat atensi serius dari jajaran DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Anggota Komisi I DPRD Pangkep dari Fraksi Demokrat, Muhammad Ramli, mengingatkan Kades PAW yang baru dilantik tersebut agar tidak bertindak sewenang-wenang dengan memberhentikan atau meminta perangkat desa mengundurkan diri secara sepihak.

Untuk diketahui, Jumaluddin dilantik sebagai Kades PAW Desa Kapoposang Bali usai memenangkan gugatan sengketa Pilkades di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun usai dilantik, berhembus isu bahwa sejumlah perangkat desa diminta mengundurkan diri dari jabatannya.

Menanggapi gejolak tersebut, Muhammad Ramli menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa memiliki payung hukum yang mengikat, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015.

“Kepala desa yang baru tidak boleh merombak atau memberhentikan perangkat desa secara sembarangan atau sewenang-wenang hanya karena alasan pergantian pimpinan. Jika hal demikian tetap dilakukan oleh kepala desa maka ia bisa disanksi pemberhentian sementara bahkan pemberhentian tetap jika terbukti melanggar aturan,” tegas Ramli saat dikonfirmasi, Selasa (29/9/2026) malam.

Ramli meminta Kades Kapoposang Bali untuk menaati regulasi yang ada dan fokus pada perbaikan pelayanan publik di tingkat desa, ketimbang memicu kegaduhan baru pasca-sengketa Pilkades.

Apabila indikasi perombakan sepihak tersebut tetap dijalankan, DPRD Pangkep memastikan akan mengambil tindakan tegas melalui fungsi pengawasan legislatif.

“Jika hal demikian tetap dilakukan maka kami pastikan kami akan panggil kepala desa Kapoposang Bali ke DPRD dan akan meminta kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan serta audit investigasi atas potensi pelanggaran yang dilakukan,” pungkas legislator Fraksi Demokrat ini.

Penulis           : Wahyu
Editor             : Redaksi