Home Daerah JKN PPPK Paruh Waktu Nonaktif Usai Dilantik, DPRD Pangkep Kaji Solusi Anggaran ke BKPSDM Gowa

JKN PPPK Paruh Waktu Nonaktif Usai Dilantik, DPRD Pangkep Kaji Solusi Anggaran ke BKPSDM Gowa

REPLIKNEWS,GOWA - Masalah penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pasca pelantikan memicu perhatian serius dari DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Guna mencari jalan keluar konkret, rombongan DPRD Pangkep melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke Kantor BKPSDM Kabupaten Gowa di Sungguminasa, Selasa (4/8/2026).

Rombongan legislatif Pangkep diwakili oleh Sekretaris Komisi II Syamsinar, bersama Anggota Komisi I Andika Putra dan Muhammad Ramli. Kunjungan ini digagas atas inisiatif Muhammad Ramli setelah banyaknya aduan masyarakat yang masuk ke Komisi I terkait penonaktifan kartu BPJS Kesehatan usai peralihan status kepegawaian.

Dalam penerimaan kunjungan tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Gowa, Indra Said, S.STP., M.A.P., memaparkan bahwa Pemkab Gowa telah mengalokasikan anggaran khusus daerah untuk menjamin keberlanjutan iuran BPJS Kesehatan ASN PPPK Paruh Waktu.

Skema pembayaran yang diterapkan Pemkab Gowa yakni 1 persen ditanggung oleh pegawai, sementara 4 persen disubsidi langsung oleh Pemerintah Daerah.
Sekretaris Komisi II DPRD Pangkep, Syamsinar, mengapresiasi terobosan Pemkab Gowa yang tidak hanya menanggung jaminan kesehatan, melainkan juga memberikan paket perlindungan sosial secara holistik.

“Pemerintah daerah Kabupaten Gowa bukan hanya mengalokasikan anggaran untuk JKN bagi PPPK Paruh Waktu, tetapi juga Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebagai bentuk perlindungan sosial bagi para ASN PPPK Paruh Waktu di Gowa,” puji Syamsinar.

Syamsinar menegaskan bahwa skema anggaran dan kebijakan perlindungan sosial yang diterapkan Pemkab Gowa sangat ideal untuk diadopsi oleh Pemkab Pangkep agar tidak terjadi kekosongan jaminan layanan kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pasca pelantikan.

“Kami melihat apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gowa ini bisa menjadi salah satu referensi bagi Pangkep. Yang terpenting jangan sampai ada kekosongan perlindungan bagi PPPK Paruh Waktu setelah mereka dilantik,” tegasnya.

DPRD Pangkep berkomitmen menjadikan hasil kunjungan kerja ini sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi resmi untuk dikoordinasikan bersama Pemkab Pangkep serta instansi teknis terkait demi melahirkan kebijakan anggaran yang menjamin kesejahteraan pegawai.

Penulis           : Wahyu
Editor             : Redaksi