REPLIKNEWS,PANGKEP - Langkah pemerintah pusat yang memunculkan wacana pengalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).
Wacana tersebut dinilai menjadi angin segar sekaligus solusi konkret bagi pemerintah daerah yang saat ini dibayangi keterbatasan ruang fiskal, sekaligus mencegah potensi perumahan pegawai akibat minimnya kemampuan keuangan daerah.
Anggota Komisi I DPRD Pangkep dari Fraksi Demokrat, Muhammad Ramli, menyambut positif rencana strategis pusat tersebut. Ia menilai pengalihan beban gaji ke APBN akan memberi ruang gerak anggaran yang lebih leluasa bagi Pemkab Pangkep untuk menggenjot program pembangunan.
“Penggajian PPPK yang dibebankan ke APBN merupakan ide bagus, kami di daerah sangat mendukung. Sebagai anggota DPRD kami mengapresiasi rencana pemerintah pusat,” ujar Ramli saat dikonfirmasi, Rabu (5/8/2026).
Menurut Ramli, pengalihan skema penggajian ini sangat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi regulasi batas maksimal belanja pegawai (mandatory spending) sebesar 30 persen dari total APBD.
“Sebab dengan begitu beban fiskal daerah akan sedikit dikurangi dan mandatory spending 30 persen oleh pemerintah pusat bisa diupayakan. Jika ini benar-benar terwujud, InshaAllah mandatory spending belanja pegawai maksimal 30 persen bisa kita upayakan,” jelasnya.
Selain melonggarkan APBD untuk alokasi sektor prioritas seperti pelayanan publik dan infrastruktur warga, legislator Fraksi Demokrat ini juga menitipkan harapan agar pengalihan ke APBN diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan para tenaga PPPK.
“Semoga saja bisa benar-benar terwujud, dan harapannya agar gaji yang mereka terima juga dinaikkan dari jumlah sebelumnya, supaya lebih layak,” kata Ramli.
Ia menegaskan, keberadaan PPPK sangat vital dalam menjalankan roda pelayanan publik di Pangkep. Karena itu, kepastian status dan peningkatan pendapatan yang layak sudah sepatutnya menjadi perhatian utama pemerintah pusat.
Penulis : Wahyu
Editor : Redaksi






