Home Daerah Perumda Mappatuwo Terus Merugi, Anggota DPRD Pangkep Muhtar Sali Desak Bupati Evaluasi Total Direksi

Perumda Mappatuwo Terus Merugi, Anggota DPRD Pangkep Muhtar Sali Desak Bupati Evaluasi Total Direksi

REPLIKNEWS,PANGKEP - Kinerja jajaran Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Mappatuwo Pangkep menuai sorotan tajam dari jajaran legislatif. Meski mengelola sejumlah unit usaha strategis, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut dinilai minim kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terus mengalami kerugian. Anggota DPRD Kabupaten Pangkep, Muhtar Sali, mendesak Bupati Pangkep untuk segera mengambil tindakan tegas dengan menguji ulang kapasitas serta mengevaluasi manajemen Perumda Mappatuwo.

"Kami minta Bupati untuk mengevaluasi ini kinerja Perumda Mappatuwo, khususnya jajaran Direksinya," tegas Muhtar Sali saat ditemui di sela-sela rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Gedung DPRD Pangkep.

Desakan DPRD Pangkep ini didasari atas ketimpangan dramatis antara beban operasional manajemen dan hasil pendapatan perusahaan. Sepanjang tahun 2024, akumulasi pendapatan yang masuk ke Perumda Mappatuwo tercatat hanya berada di kisaran Rp50 juta.

Padahal, Perumda Mappatuwo memegang portofolio bisnis yang terbilang potensial. BUMD ini mengelola pasokan tenaga kerja alih daya (outsourcing) di PT Semen Tonasa, mengoperasikan SPBU Nelayan di Pelabuhan Maccini Baji, hingga mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Bungoro.

Timpangnya kinerja operasional perusahaan tersebut turut dibenarkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep, Asri. Ia menyebut perbandingan antara pengeluaran dan kontribusi nyata perusahaan menunjukkan neraca yang merugi bagi daerah.

Asri mengungkapkan bahwa manajemen Perumda Mappatuwo sebenarnya pernah mengajukan permohonan penyertaan modal. Namun, Pemkab Pangkep menolak memberikan anggaran tanpa adanya kejelasan rencana bisnis yang terukur.

"Kalau terkait penyertaan modal, pernah mengusulkan. Tapi kami harus jelas dulu proses bisnisnya untuk bisa meyakinkan pemerintah daerah untuk memberi," jelas Asri.

Sikap tegas dari DPRD Pangkep dan pengelola keuangan daerah ini memberi sinyal kuat bahwa pembenahan total di tubuh jajaran Direksi Perumda Mappatuwo tidak lagi bisa ditunda demi menyelamatkan keuangan daerah dan mengoptimalkan fungsi BUMD.

Penulis           : Wahyu
Editor             : Redaksi