REPLIKNEWS, PALOPO - Lembaga Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERTAK Sulsel) mengungkapkan kekhawatiran serius terkait proyek pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kota Palopo tahun anggaran 2025. Proyek yang bersumber dari APBD ini dinilai sarat akan potensi pelanggaran hukum dan indikasi korupsi.
Sebelumnya, ketua GERTAK Sulsel, Andri menyoroti pembangunan gedung perpustakaan Palopo yang diduga akan sarat adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme. GERTAK menilai sekertaris Dinas PU Kota Palopo menggunakan pengaruhnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memenangkan perusahaan CV. Fatimah Mitra Perkasa yang pelaksana di lapangan adalah keluarga/saudara.
Dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang menyelimuti proyek ini membuat banyak pihak meragukan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
"Proses tender proyek ini diduga sarat muatan kongkalikong dengan skema pengaturan antara Pokja ULP Kota Palopo, PPK, dan rekanan CV Fatimah Mitra Perkasa. Nilai kontrak yang mencapai Rp 9.971.000.000,00 dari pagu HPS Rp 10 miliar dianggap tidak wajar," ungkap Andri.
Dalam pelaksanaan proyek kata Andri, CV Fatimah Mitra Perkasa diduga tidak memiliki kemampuan kerja yang memadai. Progres pekerjaan hanya sekitar 30% pada minggu pertama bulan Juni, sementara bangunan gedung layanan perpustakaan direncanakan sebagai bangunan megah berlantai 3.
Namun saat dikonfirmasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga merupakan sekertaris Dinas Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab atas proyek ini terkesan bungkam dan tidak kooperatif ketika dihubungi untuk memberikan keterangan. Hal ini semakin memperburuk citra pemerintah dan menimbulkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.
Redaksi REPLIKNEWS sudah berusaha menghubungi PPK proyek tersebut melalui whatsapp peibadinya namun tidak direspon meski dalam keadaan aktif.
Menanggapi hal tersebut, GERTAK Sulsel menduga ada yang tidak beres dengan pekerjaan tersebut. Mereka berharap pemerintah dapat menanggapi serius kekhawatiran masyarakat dan melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ini.
"Ada apa PPK selaku penanggungjawab bungkam soal proyek tersebut, jangan-jangan memang betul ada kongkalikong didalamnya. Oleh karena itu kami meminta agar Polda Sulsel segera turun tangan mengusut persoalan tersebut, ketusnya, Kamis (26/6/2025).
Penulis : Martinus Rettang
Editor : Redaksi
