Home Daerah Soal Pembebasan Lahan Kereta Api Sapanang, Komisi II DPRD Pangkep Beri Tenggat Waktu 1 Minggu

Soal Pembebasan Lahan Kereta Api Sapanang, Komisi II DPRD Pangkep Beri Tenggat Waktu 1 Minggu

REPLIKNEWS,PANGKEP - Komisi II DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mendesak percepatan pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi bagi warga terdampak pembangunan jalur kereta api di Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro.

DPRD Pangkep secara tegas memberikan tenggat waktu satu minggu kepada pihak pengembang dan instansi terkait agar persoalan hak masyarakat tersebut segera mendapat kepastian.

Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Sidang Lantai II Kantor DPRD Pangkep, Jalan Cendana, Kelurahan Padoang-Doangan, Jumat (25/9/2026).

Ketua Komisi II DPRD Pangkep, H. Muhammad Lutfi Hanafi, S.E., meminta seluruh pihak terkait untuk tidak lagi menunda-nunda pemenuhan hak warga terdampak.

“Seluruh proses pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi harus tuntas dalam satu minggu ke depan. Masyarakat Sapanang sudah menunggu cukup lama, tidak ada alasan penundaan lagi,” tegas Lutfi Hanafi.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pangkep, H. Muchtar Sali, mengingatkan agar koordinasi teknis antara Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) dan Pemkab Pangkep diselaraskan demi kepastian pencairan.

“Jangan sampai dana tersedia namun manfaatnya tidak dirasakan warga Sapanang,” ujar Muchtar Sali.

Perwakilan Balai Kereta Api Sulawesi Selatan, Deby Hospital, memastikan bahwa alokasi anggaran pembayaran ganti rugi tanah warga Sapanang sudah siap disalurkan.

“Dana sudah tersedia dan pasti dibayarkan, termasuk untuk kebutuhan di Sapanang. Berikan kami kepercayaan untuk bekerja, kami mohon dukungan semua pihak agar pelaksanaan berjalan lancar,” jelas Deby.

Lurah Sapanang, Amiruddin Halim, S.E., M.Si., menegaskan aspirasi warganya agar skema pembayaran dituntaskan terlebih dahulu sebelum aktivitas pengerjaan fisik dimulai, dengan nilai ganti rugi yang adil dan proporsional.

“Pembebasan lahan dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu, baru pembangunan dimulai. Urutan ini tidak boleh dibalik. Nilai ganti rugi harus sesuai harga tanah yang produktif,” tandas Amiruddin.

Sementara itu, Anggota DPRD Pangkep dari Fraksi Golkar, Budiamin, S.E., mengingatkan agar perancangan jalur kereta api memperhatikan sistem saluran air dan drainase lingkungan agar tidak memicu bencana banjir bagi pemukiman warga sekitar.

“Di sepanjang jalur yang melintasi Sapanang, perencanaan wajib memperhatikan saluran dan drainase. Jangan bangunan berdiri kokoh, warga justru kebanjiran,” pungkas Budiamin.

Di akhir RDPU, seluruh pihak menyepakati penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang menempatkan pembebasan lahan warga Sapanang sebagai prioritas utama dengan target penuntasan dalam kurun waktu satu minggu.

Penulis           : Wahyu
Editor             : Redaksi