REPLIKNEWS,PANGKEP- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), M. Ramli, S.K.M., meminta pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan terkait kemungkinan penerbitan fatwa haram terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bom ikan dan bahan kimia berbahaya.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan silaturahmi bersama jajaran pengurus MUI Sulsel di Kantor MUI Sulsel, Jalan Emmy Saelan, Makassar, Selasa (13/10/2026).
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Ketua MUI Sulsel, Prof. Dr. KH. Najmuddin Abd Safa, MA., didampingi Sekretaris Umum MUI Sulsel Prof. Dr. H. Andi Marjuni, Sekretaris Bidang Fatwa Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A., Ketua Bidang Fatwa Metodologi Prof. Dr. KH. Afifuddin Harisah, serta Dr. Abd. Syattar dari Komisi Metodologi Fatwa.
Dalam pemaparannya, M. Ramli mengungkapkan bahwa praktik destructive fishing tidak hanya marak terjadi di wilayah kepulauan Pangkep, tetapi juga meluas di daerah lain seperti Kabupaten Sinjai, Kepulauan Selayar, hingga wilayah kepulauan di Maluku dan Sulawesi Tenggara.
“Kami ingin mempertanyakan apakah masyarakat kepulauan dapat mengajukan permohonan fatwa kepada MUI terkait haramnya menangkap ikan dengan cara merusak lingkungan,” ujar Ramli.
Ia berharap hadirnya fatwa tersebut dapat menjadi landasan moral dan pendekatan keagamaan untuk meningkatkan kesadaran nelayan sekaligus menekan maraknya penggunaan bom laut.
Ramli menceritakan pengalaman pada tahun 2013 lalu saat Kapolres Pangkep kala itu, Muhammad Hidayat, aktif menyosialisasikan larangan pengrusakan laut melalui ceramah keagamaan di masjid-masjid. Upaya tersebut terbukti efektif meningkatkan kesadaran nelayan dan menjaga kelestarian hasil tangkapan.
Namun, seiring berkurangnya sosialisasi keagamaan tersebut, praktik penangkapan ikan secara ilegal kembali marak. Akibatnya, ekosistem laut rusak, hasil tangkapan nelayan merosot tajam, dan wilayah jelajah melaut makin jauh hingga ke Selayar, NTB, dan NTT.
"Dulu hasil tangkapan nelayan cukup menjanjikan. Namun, sekarang semakin berkurang. Bahkan, banyak yang akhirnya berhenti melaut karena kondisi tersebut," ungkapnya.
Penurunan pendapatan ekonomi nelayan ini turut memicu dampak sosial memprihatinkan. Banyak lulusan SMA di kepulauan terpaksa putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebagian pemuda kepulauan bahkan memilih merantau ke kota menjadi tukang cukur ketimbang meneruskan profesi sebagai nelayan.
Menanggapi masukan legislatif Pangkep, Sekretaris Umum MUI Sulsel, Prof. Dr. H. Andi Marjuni, mengapresiasi inisiatif DPRD Pangkep yang tanggap membawa persoalan lingkungan kepulauan ke meja ulaama.
Prof. Marjuni menegaskan bahwa penggunaan bom ikan terbukti merusak terumbu karang yang menjadi habitat utama serta membunuh benih-benih ikan kecil, sehingga mengancam keberlanjutan sumber daya laut.
“Di samping merusak ekologi lingkungan dan terumbu karang yang menjadi rumah ikan-ikan di laut, tindakan ini juga berdampak terhadap ikan-ikan kecil yang akan tumbuh,” jelas Prof. Marjuni.
MUI Sulsel menyatakan siap menindaklanjuti usulan fatwa haram penangkapan ikan yang merusak lingkungan sesuai dengan mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penetapan fatwa.
"Setelah administrasi lengkap dan sesuai dengan mekanisme serta SOP yang berlaku, insyaallah kami akan merespons dengan baik. Kami tetap menunggu surat permohonan resmi dari DPRD Pangkep," pungkas Prof. Marjuni.
Penulis : Wahyu
Editor : Redaksi






