REPLIKNEWS, TANA TORAJA - Bupati Tana Toraja tekankan percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi di lingkup Pemda Tana Toraja.
Hal ini disampaikan Bupati Zadrak dalam rapat High Level Meeting (HML) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam rangka akselerasi dan evaluasi bersama implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) diruang pola kantor Bupati Tana Toraja, Rabu (23/07/2025).
Rabu, (23/7/2025), bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Kantor Bupati Tana Toraja.
"Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyampaikan komitmen untuk mempercepat digitalisasi transaksi guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel," terang Zadrak dalam sambutannya.
Kegiatan juga dihadiri Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto L. Paunandan, Sekda Rudhy Andi Lolo, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, Pimpinan Bank Sulselbar serta kepada jajaran pemkab Tana Toraja lainnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, dalam kesempatan tersebut memberikan pemaparan mengenai perkembangan pelaksanaan ETPD di Kabupaten Tana Toraja.
Pihak Kantor Perwakilan BI Sulsel juga menyampaikan evaluasi dan dukungan terhadap pelaksanaan digitalisasi transaksi di lingkup Pemda.
Agenda dilanjutkan dengan pemaparan rencana kerja implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2025 oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), disertai sesi diskusi untuk menyelaraskan strategi dan langkah kolaboratif antar perangkat daerah.
Setiap rencana kerja yang dipaparkan akan menjadi bagian dari penyusunan Roadmap Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tana Toraja, termasuk pengimplementasian Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TP2DD secara berkala sebagai forum koordinasi strategis.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi digital sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan inklusif. (*)
Editor : Redaksi
